Bentrok di Poboya: Potret Kemiskinan Rakyat, Keuntungan Pemodal

Palu-Bentrok yang terjadi di tambang poboya merupakan bentrok yang dimotori oleh pihak-pihak yang tidak bertanggunjawab, yang mempunyai kepentingan untuk modal  di daerah ini sudah sekian banyak kasus-kasus yang sama bermula dari perkelahian pemuda, ini lagi cuman persoalan kalimat antara etnis da’a dan etnis tara yang kemudian memicu reaksi komunal  ini perlu dipahami bahwa bukanlah keinginan rakyat untuk berkelahi ataupun melakukan kekerasan terhadap sesamanya, rakyat hanya butu makan dan minum demi untuk mempertahankan kehidupannya.

Demikian aktivis Tanah Merdeka Palu Adriansyah, melalui press rilisnya di terima redaksi Selasa (20/12).

Dia mengurai, belum hilang diingatan kita, Kerusuhan Poso  bermula dari perkelahian pemuda kemudian memicu konflik sara, juga konflik komunal sigi berawal dari perkelahian pemuda yang juga mengakibatkan konflik antar desa, ini semua karena ada pihak-pihak yang menginginkan perkelahian dimana konflik-konflik yang memicu kelompok selalu berawal dari etnis ke etnis lain, suku-kesuku lain, agama ke agama lain, ini sebenarnya tidak rasional jika dijelaskan secara dangkal, untuk apa berkelahi kalau rakyat kenyang, ini tidak luput dimana ada struktur yang lebih mengutamakan kepenting para pemodal dibanding kesejateraan rakyat. Rakyat indonesia sekarang lapar, jika statement Kapolda Sulteng Brigjen Pol Dewa Parsana di media Alkhairaat selasa, 20 desember 2011 yang menyatakan, Kalau saya mau, saya bisa saja menutup tambang itu, karena itu ilegal.

Seakan-akan rakyat yang selalu disalahkan sudah dimiskinkan disalahkan lagi, belum lagi penindasan-penindasan aparat kerap kali terjadi oleh karena lebih mementingkan uang dibanding kesejahtraan rakyat, kenapa karena terbukti aparat selalu menghalang-halangi rakyat ketika mau menuntut hak-haknya, masyarakat ditembaki jika melawan tambang asing dan perusahan-perusahan milik negara-negara luar.

Sudah jelas-jelas kok rakyat ini cuman butuh makan dan minum, dimana kesejateraannya selalu dirampas oleh para investor asing melalu negara, pertambangan yang katannya milik negara untuk rakyat tapi diprivatisasi negara ke segelintir orang-orang yang punya modal.

Mestinya  pihak keamanan menjadi pelindung rakyat, jika negara kita gobrok begini, ya harusnya pihak kepolisian ikut berjuang bersama rakyat membantu rakyat menuntut keadilan yang semestinya menjadi perhatian para elit-elit dibangku eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai perwakilan rakyat.

Sumber : Deadline News

Edisi 138, 26 Desember-1 Januari 2012

BAIM (deadline news)